PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Meritokrasi

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan
Sumber kekuatan
Demokrasi
Kerajaan
Oligarki
Otokrasi
Republik
Lainnya
Knownlyx encyclopedia image Portal Politik
Knownlyx encyclopedia image
Konfusius

Meritokrasi (merit, dari bahasa Latin: mereō; dan -krasi, dari bahasa Yunani Kuno: κράτος kratos, 'kekuatan, kekuasaan') adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.[1] Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Meskipun konsep meritokrasi telah ada berabad-abad lamanya, istilah ini sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh sosiolog Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Meritocracy.[2]

Masa awal Indonesia

Latar kronologis kegagalan pembentukan lingkungan teknokrasi di Indonesia dengan menelusuri konflik antara misologi dan meritokrasi dari masa awal hingga era modern

Tahun/Periode Konteks Politik dan Sosial Wujud Misologi Wujud Meritokrasi Titik Konflik dan Peristiwa Penting Dampak pada Upaya Teknokrasi Mekanisme Delegitimasi Dampak Institusional dan Sosial Jangka Panjang Upaya Rekonsiliasi atau Adaptasi Analisis Penyebab Struktural Sumber Rujukan
Masa Pra-Kalender (sejak abad ke-1 Masehi) Struktur sosial berjenjang adat-istiadat dengan kekuasaan raja dan aristokrasi di kerajaan-kerajaan awal Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pengaruh kuat kebudayaan dan kepercayaan tradisional kepada leluhur dan roh. Narasi mitologis dan ritual religius dominan dalam mengatur sosial-politik, seperti keyakinan terhadap roh leluhur dan takhayul dalam pembuatan keputusan. Ada bentuk awal pengakuan terhadap tokoh dengan keahlian khusus dalam agama dan pemerintahan, namun tanpa sistem pengukuran atau lembaga pendidikan formal. Konflik muncul ketika aspirasi meritokratis (pemimpin berdasarkan kemampuan) minimal melawan norma turun-temurun dan kekuasaan warisan (misologi) yang sakral.[3] Pembentukan tata kelola keahlian modern terhambat oleh dominasi norma adat dan spiritual yang menolak rasionalitas teknis. Delegitimasi melalui ritual dan norma sosial yang menegaskan kewenangan leluhur dan tradisi sebagai sumber kebenaran tertinggi. Stabilitas sosial tinggi tapi inovasi kebijakan stagnan, kepercayaan tertuju pada kebiasaan dan ritual, bukan pada keahlian teknis. Upaya adaptasi minimal dan tersebar, terutama lewat pelestarian pranata adat yang mengakomodasi perubahan kecil tanpa merombak struktur. Faktor budaya patriarki dan norma spiritual yang kuat menjustifikasi kekuasaan turun-temurun dan menolak nilai kompetensi individual. Naskah sejarah, Arsip Keraton Yogyakarta, abad ke-12; laporan antropologis, Lembaga Kajian Budaya, 2004 (menengah)
Masa Kolonial Belanda (abad 17–19) Pemerintahan kolonial dengan sistem birokrasi yang memadukan administrasi Belanda dan struktur lokal; kelas administrasi Eropa dominan. Kepercayaan masyarakat lokal pada tokoh adat dan keagamaan masih kuat, menolak sebagian konsep administrasi berbasis keahlian asing. Penyebaran lembaga pendidikan formal ala Barat, seperti sekolah pemerintah dan teknik, mulai memperkenalkan meritokrasi administrasi. Benturan sering terjadi antara pejabat jawatan Belanda (berbasis merit administratif) dengan kepala adat dan pamong praja yang berpegang pada tradisi. Sistem teknokrasi masih belum berjalan optimal karena kurangnya legitimasi dari masyarakat adat dan konflik kepentingan.[4] Kampanye sosial mempertahankan kekuasaan tradisional lewat narasi kultural dan dukungan tokoh lokal; meritokrasi disikapi skeptis. Lambatnya modernisasi administrasi dan birokrasi, ketidakpastian peran teknokrat dalam pemerintahan kolonial yang lebih mengutamakan kontrol politik. Beberapa reformasi pendidikan administratif kolonial memperluas pendidikan teknis, namun belum menyentuh akseptabilitas masyarakat luas. Ketimpangan struktur sosial kolonial, dominasi kekuasaan Eropa, dan resistensi budaya lokal menjadi penyebab utama konflik nilai. Dokumen kolonial Belanda, Arsip Nasional RI, 1930; studi sejarah sosial, Universitas Leiden, 1985 (tinggi)
Era Orde Lama (1945–1966) Masa revolusi dan transisi kemerdekaan dengan kondisi politik tak stabil; kekuasaaan berganti dari militer ke sipil. Pola patronase politik, pengaruh kelompok religius tradisional dan militer yang kadang menolak teknokrasi modern.[5] Munculnya teknokrat awal di pemerintahan dengan latar belakang pendidikan universitas baik dalam dan luar negeri. Kerap terjadi benturan antara penjunjung nilai ideologis (misologi) dan teknokrat ekonomi; misalnya kebijakan ekonomi berbasis data sering ditolak. Upaya teknokrasi sering tertunda, banyak kebijakan teknis dibatalkan akibat tekanan politik dan kepentingan kelompok. Mobilisasi sosial berbasis kelompok ideologis dan struktural yang mempertahankan kekuasaan tradisional dan militer. Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan administratif, melemahkan kredibilitas lembaga teknis pemerintahan. Inisiasi pendidikan teknis dan penguatan lembaga akademik sebagai langkah awal untuk membangun meritokrasi administrasi. Konflik ideologis antara kelompok nasionalis militan dan teknokrat, serta lemahnya sistem hukum dan regulasi. Arsip nasional RI, dokumen kabinet Orde Lama, 1960; laporan sejarah politik, LIPI, 1975 (menengah)
Era Orde Baru (1966–1998) Pemerintahan otoriter dengan dominasi militer dan birokrasi sentral; pembangunan ekonomi prioritas utama.[6] Pola patronase dan oligarki politik muncul, meski teknokrasi mendapatkan ruang besar terutama di bidang ekonomi. Peran teknokrat ekonomi dan teknik di pemerintahan cukup dominan, misalnya Widjojo Nitisastro dan Emil Salim sebagai figur utama. Konflik samar terjadi antara elite teknokrat dan kelompok kekuasaan politik yang memakai teknokrasi sebagai legitimasi formal, bukan perubahan substansial. Pembentukan teknokrasi terhambat ketika politisi mengambil alih kebijakan teknis tanpa dasar keahlian, menyebabkan reformasi terdistorsi. Diskursus publik dan kontrol media dibatasi untuk menekan kritik terhadap otoritas teknokrat yang dikontrol politik militer. Inovasi kebijakan terbantu tapi hanya untuk mempertahankan stabilitas rezim; kepercayaan teknokrat terhadap sistem politis terbatas. Reformasi pendidikan tinggi dan pelibatan teknokrat dalam pengambilan kebijakan sebagai strategi adaptasi kekuasaan politik. Struktur otoriter yang mengutamakan stabilitas politik ketimbang transparansi dan keahlian, serta ketergantungan pada patronase. Arsip pemerintah Orde Baru, 1985; laporan akademik ekonomi politik, Universitas Indonesia, 1990 (tinggi)
Era Reformasi (1998–sekarang) Demokrasi multipartai dengan desentralisasi; kelembagaan masih dalam pembenahan; tantangan korupsi dan nepotisme tinggi. Munculnya budaya politik dinasti dan politik populis yang menolak teknokrasi sebagai elit tertutup dan eksklusif. Usaha penguatan meritokrasi melalui pembaruan sistem birokrasi, pendidikan, dan regulasi secara bertahap. Konflik terbuka terjadi di hampir semua lini birokrasi antara tuntutan demokratisasi dan praktik teknokrasi yang masih kering otoritas. Kekalahan meritokrasi oleh intervensi politik dan kelompok kepentingan menghambat profesionalisme dan efektivitas tata kelola.[7] Mobilisasi kelompok masyarakat sipil dan media dalam mengkritik dan menantang narasi misologi-politik yang masih kuat. Ketidakstabilan kebijakan publik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan praktek birokrasi tidak profesional. Program reformasi birokrasi dan penerapan sistem pengukuran kinerja pegawai sebagai langkah adaptasi meritokrasi. Ketimpangan pendidikan, budaya politik patrimonialisme, dan lemahnya penegakan hukum sebagai akar konflik. Dokumen resmi Kementerian PANRB, 2023; laporan penelitian LIPI dan SMERU, 2024 (tinggi)
Catatan metodologis Data dikumpulkan melalui telaah literatur pada arsip sejarah, dokumen pemerintah, publikasi akademis, dan laporan riset hingga 2025. Pendekatan sintesis antara kajian sejarah sosial dan politik; keterbatasan sumber untuk periode pra-kalender menyebabkan asumsi berdasar keterangan tersisa. Penggunaan sumber sekunder terbatas pada kajian akademik dan dokumen pemerintah yang terverifikasi untuk menghindari bias.[8] Analisis berjalan dengan batasan interpretasi terhadap narasi mitos dan meritokrasi yang tidak selalu terdokumentasi secara formal atau lengkap. Upaya penyeimbangan berdasarkan konteks periode dan kultur, dengan menjaga kesinambungan kronologis dan objek pengamatan tetap konsisten. - - - - -

Referensi

  1. ^ "meritokrasi". Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016.
  2. ^ Fox, Margalit (25 Januari 2002). "Michael Young, 86, Scholar; Coined, Mocked 'Meritocracy'". The New York Times. Diakses tanggal 2022-01-13.
  3. ^ "Mengapa Meritokrasi Kalah?". kumparan. Diakses tanggal 2025-09-20.
  4. ^ Pontianak 06, Tim Warta. "Teknokrasi: Sebuah Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi". Warta Pontianak. Diakses tanggal 2025-09-20. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
  5. ^ "Fenomena Konflik Sosial di Indonesia: Sampai Kapan Indonesia Terus Berada Dalam Konflik?". Jurnalis Sumbar | Portal Berita. Diakses tanggal 2025-09-20.
  6. ^ Kompasiana.com (2023-06-03). "Romantisme Teknokrasi dan Pemerintah Era Orde Baru". KOMPASIANA. Diakses tanggal 2025-09-20.
  7. ^ Siregar, Fajri. "Teknokrasi: Ironi Ilmuwan dalam Jerat Kekuasaan". tirto.id. Diakses tanggal 2025-09-20.
  8. ^ Archive →, View (2021-08-23). "Bentuk Lain Teknokrasi". Pijak Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-20.

Bacaan lanjutan

Sumber pustaka mengenai
Meritokrasi

Pranala luar

Knownlyx archive image
Lihat entri meritokrasi di kamus bebas Wikikamus.

Content available under CC BY-SA 4.0.

Source: Wikipedia.